Rutan Blora Ikuti Giat Evaluasi Mandiri dan Evaluasi Berjenjang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Atas Implementasi SAKIP

BANDUNGAN – Dalam upaya meningkatkan capaian nilai akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah mengikuti kegiatan Evaluasi Mandiri dan Evaluasi Berjenjang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemenerintah Atas Implementasi SAKIP, Selasa (23/04).

SAKIP merupakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana sistem ini adalah sistem integrasi dari sistem perencanaan, pengadaan dan pelaporan kinerja yang selaras sistem akuntabilitas keuangan dalam hal ini setiap instansi diwajibkan melaporkan penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya terhadap ketentuan yang berlaku.

Baca juga: 500 Warga Tigaraja Parapat Dapat Bantuan Sembako Dari Presiden Republik Indonesia

Bertempat di Griya Persada Convention Hotel & Resort, kegiatan dibuka secara langsung oleh Kakanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto. Hadir mendampingi Kepala Divisi Administrasi, Hajrianor. Rutan Blora sendiri dihadiri oleh Kasubsie Pengelolaan Eko Prasetyo dan Staf Pengelolaan Berrytya. Mengawali sambutannya, Kakanwil menekankan pentingnya tingkat akuntabilitas penggunaan anggaran guna mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil.

Baca juga: Jonny G. Plate: WFH Lingkup Kominfo Tetap Mengedepankan Layanan Publik Secara Profesional

“Berdasarkan amanat Permenpan-RB Nomor 12 tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, evaluasi ditujukan untuk menilai tingkat akuntabilitas atas hasil terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi pada hasil, ” jelasnya.

Baca juga: Tanggapi Pernyataan Menag, Ketua DPD RI Minta Pemerintah Hentikan Masuknya Imigran Tiongkok

“Sasaran evaluasi SAKIP tersebut adalah seluruh komponen dari manajemen kinerja yang terdiri dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan terakhir pengukuran capaian kinerja, ” terangnya lagi.

Ia juga berpesan kepada jajaran untuk melakukan langkah korektif sesuai dengan hasil evaluasi. “Kami minta kepada semua Kepala Unit Pelaksana Teknis dan jajarannya untuk segera melakukan pembenahan, mengambil langkah – langkah korektif pada masing–masing unit kerja sehingga apa yang menjadi tujuan dari pelaksanaan reformasi birokrasi bisa segera terwujud, ” pesannya. 

Baca juga: Pembahasan Pembangunan, Wakil Ketua DPD RI Bidang II Beserta Rombongan Kunjungi Kalteng

Sementara itu, Kasubsie Pengelolaan Eko Prasetyo menjelaskan bahwasanya kegiatan ini sangat bermanfaat untuk evaluasi kedepannya. "Selepas kegiatan ini kita akan evaluasi mandiri dan evaluasi berjenjang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), agar pelaksanaan pelaporan keuangan bisa berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan, " Ucapnya.

Baca juga: Mendagri Wajibkan Nomenklatur Pemadam Kebakaran Jadi Dinas Tersendiri

Kegiatan dilanjutkan dengan Penguatan Materi “Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Hukum dan HAM” secara Panel oleh perwakilan dari KemenpanRB, Inspektorat Jenderal dan Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.