Polres Blora Canangkan Pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM Tahun 2022

BLORA. Polres Blora Polda Jawa Tengah, mencanangkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari Korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) tahun 2022 di Aula Arya Guna pada Selasa, (15/02/2022). 

Kegiatan dilaksanakan dengan sederhana dan menerapkan protokol kesehatan. Hadir dalam kegiatan tersebut Forkopimda Kabupaten Blora yang terdiri dari Bupati Blora H. Arief Rohman, Kapolres Blora AKBP Aan Hardiansyah, Dandim 0721/Blora Letkol Inf Andy Soelistyo Kurniawan Putro yang diwakili oleh Kapten Subeno, Ketua Pengadilan Negeri Blora, serta Kepala Kejaksaan Negeri Blora.

Baca juga: Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Rudianto Buka Rapat Pimpinan Kodam TA 2022

Turut hadir Pejabat Utama Polres Blora, Kapolsek Jajaran Polres Blora, Perwakilan Pengusaha, Tokoh Agama serta perwakilan Akademisi kabupaten Blora.

Kapolres Blora, AKBP Aan Hardiansyah menyampaikan bahwa pencanangan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat melalui pelayanan yang profesional dan bersih bebas dari pungutan liar (pungli).

Baca juga: Irdam IV/Diponegoro Bersama Forkopimda Semarang Launchingkan Kampung Pancasila di Tlogosari Kulon

"Kami selalu berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan WBK dan WBBM di Polres Blora, " kata Kapolres Blora.

Untuk mewujudkan WBK dan WBBM, Polres Blora telah mempunyai beberapa terobosan kreatif diantaranya adalah layanan Samsat Desa, layanan aplikasi Pituduh Samin yang berkaitan dengan pengurusan SIM, serta pelayanan prima Kepolisian dalam pengurusan SKCK On line.

Baca juga: Ketua Dewan Pendiri IPJT: Tetap Jaga Marwah Jurnalistik di Pelantikan Sekber Pers IPJT Kabupaten Kudus

Kapolres menegaskan, deklarasi pencanangan pembangunan zona integritas ini merupakan langkah awal dalam rangka implementasi dan komitmen yang kuat untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Menurutnya, ZI, WBK dan WBBM bukanlah hal baru tetapi adalah hal lama yang harus diingatkan kembali sebagai aparatur negara serta sebagai pelayan masyarakat.

Baca juga: Ketua MA Lantik Panitera Muda Perkara Pidana Militer Mahkamah Agung

Sedangkan dilibatkannya Forkopimda itu bukan sekedar saksi, tetapi merupakan mitra Polri dalam mendidik masyarakat dalam menekan budaya KKN sebagai bentuk sinergitas antar instansi.

Sementara itu, Bupati Blora Arief Rohman mengapresiasi terlaksananya kegiatan ini. Bupati menyampaikan bahwa kegiatan pencanangan ini adalah bentuk implementasi tentang aksi pencegahan pungli dan korupsi.

Baca juga: Pesan Pangdam IV/Dip Saat Taklimat Awal BPK RI: Pertahankan Opini WTP

"Ini merupakan bagian dari kesungguhan institusi dalam rangka mencegah KKN dan mewujudkan birokrasi yang transparan dan akuntable untuk mewujudkan pelayan publik yang baik. Kami sangat apresiasi dengan terobosan terobosan yang telah dilakukan oleh Polres Blora yang selalu bersinergi dengan lintas sektoral, " ujarnya.

Penulis : Arief

Editor : Jay